Konsorsium Koperasi Siap Akuisisi Aset Bank KB

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengumumkan rencana strategis untuk membentuk konsorsium yang melibatkan sejumlah koperasi di seluruh Indonesia guna mengakuisisi aset PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP), yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Bukopin. Langkah ini dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan nilai sejarah dan keberlanjutan ekonomi kerakyatan, sekaligus menegaskan kembali posisi koperasi sebagai pilar utama sistem ekonomi nasional.

Pemimpin pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang berbeda dari masa lalu, khususnya menghindari dominasi sistem kapitalistik yang melekat sejak era pasca-krisis 1990-an. Dalam kerangka itu, pemerintah kini fokus membangun ekonomi berbasis konstitusi, dengan menekankan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Dalam perjalanannya, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga pilar utama: korporasi swasta yang diperkuat, BUMN yang ditingkatkan kinerjanya, serta koperasi yang dihidupkan kembali dari kondisi stagnan. Dengan konsorsium ini, diharapkan aset perbankan yang berakar dari gerakan koperasi bisa kembali dikelola secara profesional, demi kemaslahatan anggota koperasi dan masyarakat luas, terutama pelaku usaha mikro dan kecil.

Ferry menegaskan bahwa Bank Bukopin awalnya didirikan oleh jaringan induk koperasi di Indonesia untuk memperkuat permodalan UMKM. Sejak berdiri pada 10 Juli 1970, bank ini tumbuh sebagai simbol kemandirian ekonomi kolektif. Meski kemudian mengalami transformasi kepemilikan melalui akuisisi Kookmin Bank sejak 2018, hingga berubah nama secara legal menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk pada Agustus 2025, nilai sejarah dan kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan tetap menjadi fondasi yang ingin dipulihkan.

Pemerintah mengharapkan dukungan dari seluruh elemen koperasi dan masyarakat untuk mewujudkan rencana ini, dengan harapan bahwa aset strategis perbankan dapat kembali dikelola oleh pelaku ekonomi lokal yang berkomitmen pada nilai-nilai gotong royong.