Kritik Masyarakat Menguat: Pameran Desa Diduga Boros di Tengah Tunggakan TPP

Kendari, ıNarasikita - Tuntutan transparansi anggaran kembali menggema di Konawe setelah muncul dugaan pengeluaran besar untuk kegiatan pameran inovasi desa yang diklaim menyedot anggaran hingga ratusan juta rupiah, termasuk biaya sewa tenda dan penyelenggaraan artis. Di tengah kritik yang membanjir, warga dan aparatur sipil negara (ASN) mempertanyakan keseimbangan prioritas pembangunan, terutama ketika jalan desa rusak parah dan kebutuhan pokok masyarakat belum terpenuhi.

Tudingan muncul dari sejumlah netizen yang menilai bahwa kegiatan seremonial tersebut justru mengabaikan urgensi pembangunan dasar. Salah satu warga desa yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan dan sarana publik justru dialokasikan untuk keperluan pameran, termasuk pembuatan video promosi dan sewa tenda. Menurutnya, hal ini justru menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut lebih mengedepankan penampilan daripada manfaat nyata.

Ketidakpuasan juga menyentuh kinerja keuangan daerah, khususnya terkait penunggakan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (TPP) selama 10 bulan. Masyarakat membandingkan kondisi tersebut dengan anggaran yang dikeluarkan untuk hiburan dan perayaan, yang justru dinilai tidak sesuai dengan arahan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kebijakan hemat yang digaungkan oleh Presiden dinilai tidak diterapkan secara konsisten di wilayah Konawe.

Sejumlah pengamat dan aktivis masyarakat mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk melakukan audit menyeluruh atas penggunaan dana tersebut. Mereka menyerukan klarifikasi terhadap empat poin krusial: alasan penunggakan TPP ASN, besaran anggaran pameran termasuk komponen hiburan, sumber pendanaan artis, dan kesesuaian kegiatan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Dalam situasi ini, publik menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.