LIRA Sultra Desak Sanksi Pidana atas Perambahan Hutan Mangrove PT Sambas

Kendari, ıNarasikita - Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara secara tegas mendesak penegak hukum kawasan hutan untuk segera mengambil tindakan pidana terhadap PT Sambas Mineral Mining (SMM) atas dugaan perambahan hutan lindung mangrove di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan. Desakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DPW LIRA Sultra, Jefri Rembasa, yang menyoroti aktivitas pengangkutan hasil tambang menuju jetty Sambas sebagai titik krusial dalam pelanggaran tersebut.

Menurut Jefri, jalur hauling yang digunakan perusahaan diketahui melewati area hutan mangrove yang secara hukum dilindungi negara. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan undang-undang kehutanan, khususnya Pasal 55 UU No. 41 Tahun 1999. Ia meminta Gakkum Kawasan Hutan tidak hanya berdiam diri, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit lingkungan secara menyeluruh.

Kawasan hutan mangrove, kata dia, memiliki peran strategis sebagai penahan abrasi, tempat pemijahan dan perkembangbiakan spesies laut, serta penopang keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Jika kerusakan terus dibiarkan, maka dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh nelayan dan warga yang tinggal di pesisir. Ia menekankan bahwa tindakan perusahaan tidak boleh hanya dihukum secara administratif, melainkan harus diproses secara pidana guna memberikan efek jera.

LIRA Sultra juga menyerukan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara dan DLH Kabupaten Konawe Selatan membuka akses terhadap dokumen perizinan PT Sambas, termasuk AMDAL dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), untuk memastikan apakah jalur hauling yang digunakan telah termasuk dalam kawasan yang diizinkan. Pihaknya menegaskan bahwa dukungan terhadap investasi tetap diberikan, asalkan tidak dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini, PT Sambas Mineral Mining belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan yang dilontarkan oleh LIRA Sultra. Namun, desakan untuk segera melakukan investigasi dan penerapan sanksi pidana tetap menjadi tuntutan utama dari organisasi masyarakat sipil tersebut.