Mamin Setda Konawe Rp 9,2 Miliar: PPWI Minta Mabes Polri Ambil Alih

Kendari, ıNarasikita - Dugaan penyimpangan anggaran belanja makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 kembali menjadi perhatian publik setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 33.B/LHP/XIX.KDR/05/2024 mengungkapkan temuan serius. Nilai anggaran yang dipertanyakan mencapai total Rp 9,2 miliar, dengan sejumlah pos belanja dinilai tidak wajar dan tidak dapat diyakini kebenarannya berdasarkan keterangan resmi dari lembaga audit negara tersebut.

Dalam laporan BPK, belanja makan minum untuk Kepala Daerah melalui Bagian Umum disebutkan mencapai Rp 3,1 miliar, sementara untuk Bagian Humas dan Protokoler mencapai lebih dari Rp 3,7 miliar. Belanja operasional mencapai lebih dari Rp 2,1 miliar, dan pengeluaran untuk sewa tenda senilai lebih dari Rp 257 juta juga dinyatakan tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi PPWI Sultra untuk menuntut transparansi dan kepastian hukum dari aparat penegak hukum setempat.

Ketua PPWI Sultra, Karmin, SH, menegaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi dari Polres Konawe mengenai status perkara. Meski penyidik Satreskrim telah memeriksa sejumlah pejabat, termasuk mantan Kabag Umum, Kabag Umum saat ini, dan mantan bendahara umum Setda, publik tetap dibuat bingung: apakah kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sudah masuk penyidikan, atau belum ada kemajuan sama sekali. Ia menekankan pentingnya transparansi agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Desakan serupa datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan (LPPK) Sultra dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe (IPPMIK) Jakarta, serta Bupati Konawe, Andi Ifitra Porondosi, yang menyerukan pengusutan tuntas kasus ini. Karmin menyoroti ironi bahwa di tingkat provinsi, kasus serupa telah menyeret mantan Sekda Asrun Lio dan bendahara JI ke dalam proses hukum dengan kerugian negara sekitar Rp 4,23 miliar, sementara di Konawe yang angkanya lebih besar justru belum menunjukkan langkah konkret.

PPWI Sultra menyerukan tindakan tegas: Mabes Polri harus segera mengambil alih penanganan kasus ini untuk memastikan independensi dan akuntabilitas. Mereka juga menuntut agar Polres Konawe mengungkap status perkara secara terbuka, menetapkan tersangka jika bukti sudah cukup, serta menyelidiki hingga ke aktor intelektual. Komitmen PPWI Kabupaten Konawe untuk mengawal proses hingga keputusan hukum yang adil tetap utuh demi memastikan keadilan dan pemulihan keuangan negara.