Mandat BI Melebar, Destry Tekankan Keseimbangan Stabilitas dan Pertumbuhan

Kendari, ıNarasikita - Mandat Bank Indonesia kini meluas jauh di luar fokus semula hanya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Gubernur Destry Damayanti menegaskan bahwa peran BI kini mencakup pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Perubahan ini berawal dari terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 2023, yang menambah tugas BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, dengan tujuan mendorong ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam paparannya di hadapan kalangan pelaku usaha, Destry menekankan bahwa BI tidak lagi dapat beroperasi secara terisolasi. Ia menilai bahwa kebijakan moneter kini harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap aktivitas ekonomi nyata. “Kita tidak bisa hanya menetapkan target inflasi atau nilai tukar tanpa mempertimbangkan apakah kebijakan itu membantu pertumbuhan ekonomi atau tidak,” ujarnya.

Pada 2026, aturan baru akan menambah beban dan harapan terhadap BI dengan penegasan dalam Pasal 7 ayat dua yang menugaskan bank sentral untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi sektor riil dan peningkatan lapangan kerja. Destry menyebut ini tantangan besar, sekaligus peluang untuk menunjukkan bahwa BI bukan entitas terpisah dari realitas ekonomi nasional. “Kami bukan berada di menara gading,” tegasnya, menegaskan pentingnya keterlibatan langsung dengan dunia usaha dan kebijakan pemerintah.

Untuk menjaga keseimbangan, BI berupaya mengintegrasikan kebijakan stabilitas dengan kebijakan makroprudensial dan reformasi sistem pembayaran. Dalam praktik, bank sentral rutin berdiskusi dengan tim ekonomi presiden guna memahami dinamika sektor riil. Tujuannya, menyeimbangkan kewajiban menjaga stabilitas dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.