Menhan Israel Tegaskan Oposisi Tak Bisa Halangi Serangan ke Iran

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pertahanan Israel yang menjabat sementara, Israel Katz, menyatakan secara tegas bahwa pemerintah saat ini tidak memerlukan persetujuan dari oposisi atau lembaga hukum manapun untuk mengambil keputusan militer, termasuk serangan ke wilayah mana pun. Pernyataan itu disampaikan lewat platform media sosial, menekankan bahwa otoritas militer tetap memiliki kewenangan penuh dalam menentukan tindakan operasional sesuai dinamika ancaman yang muncul.

Ketegangan antara pemerintah dan institusi militer terus berlanjut, terutama menyusul penolakan berulang dari Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, terhadap rencana serangan ke Iran. Zamir menilai langkah tersebut berisiko tinggi, terutama dalam konteks ketidakpastian politik dalam negeri dan perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca pemilihan paruh waktu. Ia menekankan pentingnya keputusan militer yang didasarkan pada ancaman langsung, bukan pertimbangan politik jangka pendek.

Pemimpin oposisi, Gadi Eisenkot, mengimbau Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu untuk menahan diri dari aksi militer yang tidak didasarkan pada ancaman nyata. Ia memperingatkan bahwa tindakan tanpa alasan mendesak dapat merusak fondasi demokrasi Israel dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam beberapa pekan terakhir, Netanyahu telah menunjukkan komitmen kuat untuk menyerang Iran, bahkan menyebarkan gambar simbolik bom nuklir sebagai bentuk peringatan.

Riwayat konflik antara Netanyahu dan Zamir telah terjadi sebelum pemilu, bahkan mencapai puncaknya dua hari sebelum pemungutan suara pada 27 Oktober. Saat itu, Zamir menjadi satu-satunya pejabat keamanan tingkat tinggi yang menolak rencana serangan yang tidak spesifik, mengkhawatirkan munculnya eskalasi konflik yang dapat mengganggu proses demokrasi. Laporan media lokal menyebutkan bahwa upaya Netanyahu untuk memicu operasi tanpa dukungan penuh dari lembaga intelijen dan militer akhirnya gagal, meskipun tetap menjadi isu krusial dalam dinamika politik internal Israel.