Menteri ESDM Diminta Tunda RKAB 2027 Jika IUJP Lokal Tak Diberdayakan

Kendari, ıNarasikita - Ketua Koperasi Grace Mineral Utama (GMU), Ahsan, menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menahan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2027 terhadap seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) bijih nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap keterlambatan dan ketidakberpihakan perusahaan tambang dalam mendorong perluasan ruang usaha bagi pelaku jasa pertambangan lokal.

Ahsan menekankan bahwa aktivitas pertambangan seharusnya menjadi pendorong ekonomi lokal, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam tanpa kontribusi nyata. Ia menyoroti bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 365 Tahun 2026 secara tegas mengatur kewajiban pemberdayaan perusahaan jasa pertambangan lokal melalui Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), namun implementasinya dinilai belum memadai di lapangan.

Ia menegaskan bahwa perusahaan tambang tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya dari wilayah Kolaka Utara tanpa memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha lokal. Ahsan meminta agar pemberdayaan IUJP menjadi syarat utama dalam evaluasi RKAB 2027, bukan sekadar formalitas. Dengan demikian, transparansi dan pengawasan dari pemerintah pusat menjadi kunci untuk menjamin kesetaraan peluang.

Ahsan menegaskan bahwa permintaan ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berjalan selaras dengan kemandirian ekonomi daerah. Ia menyeru agar pemerintah tidak menyetujui RKAB tanpa verifikasi nyata terhadap kinerja pemberdayaan IUJP lokal, agar masyarakat dan pelaku usaha lokal tidak terus ditinggalkan dalam proses pertambangan yang berlangsung di tanah mereka sendiri.