Michael Minta Ruang Klarifikasi Usai Dicopot dari Kepemimpinan FFI

Kendari, ıNarasikita - Michael Sianipar menyampaikan keinginannya agar PSSI memberikan ruang bagi dirinya untuk menjelaskan secara terbuka dan komprehensif segala isu yang muncul terkait kepengurusan Federasi Futsal Indonesia. Ia menegaskan kesiapannya untuk hadir kapan pun diminta, siap menjawab pertanyaan dari A sampai Z, dengan prinsip transparansi dan profesionalisme. Pernyataan ini disampaikan melalui video yang disebar melalui saluran resmi FFI, sebagai respons atas keputusan PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Yunus Nusi, dan dikeluarkan pada 12 November 2026. Penunjukan Plt dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri dari 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari internal FFI. PSSI menilai langkah ini sebagai respons terhadap aspirasi organisasi yang menuntut perubahan demi kelangsungan pembinaan futsal nasional.

Michael menekankan bahwa jabatan yang pernah ia emban merupakan amanah, bukan hak pribadi, dan menilai bahwa keputusan PSSI harus melihat situasi di FFI secara objektif, bukan berdasarkan kepentingan jangka pendek. Ia menekankan bahwa futsal merupakan bagian integral dari struktur PSSI, namun tetap memiliki keberadaan hukum dan aturan yang sah sebagai entitas terpisah. Ia menegaskan bahwa kepengurusan saat ini, meski sedang diuji, tetap harus dihormati hingga proses hukum dan mekanisme organisasi selesai.

Ia juga menyampaikan rencana kembali ke tanah air dalam waktu dekat untuk berdialog langsung dengan berbagai pihak terkait kondisi FFI saat ini. Michael berharap dinamika yang sedang terjadi dapat diselesaikan secara konstruktif, agar fokus semua pihak kembali pada tujuan bersama: membangun futsal Indonesia secara berkelanjutan dan profesional. Ia menegaskan bahwa futsal bukan milik pribadi, melainkan aset bersama yang harus dijaga demi kemajuan olahraga nasional.