Oknum TNI Diduga Kuasai Lahan Ilegal Tanpa Dokumen Pendukung

Kendari, ıNarasikita - Sebuah dugaan penguasaan lahan ilegal yang melibatkan oknum anggota TNI aktif berinisial AHT kembali menjadi perhatian publik di Kota Kendari. Lahan yang diklaim sebagai miliknya terletak di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, dan disebut memiliki luas mencapai lebih dari 24 ribu meter persegi. Pemilik sertifikat itu mengaku memiliki dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada tahun 1980, yaitu SHM No.18 seluas 18.600 m² dan SHM No.19 seluas 5.553 m².

Namun, pengakuan tersebut dipertanyakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menegaskan bahwa sertifikat yang dimiliki oknum TNI tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak dilengkapi dengan warkah tanah—dokumen penting yang menjadi syarat utama dalam penerbitan sertifikat resmi. Menurutnya, tanpa warkah tanah, sertifikat yang dikeluarkan tidak memiliki validitas hukum.

Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Kendari, masyarakat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 27 Juni 2023, di mana disimpulkan bahwa warkah tanah yang menjadi dasar penerbitan SHM No.18 dan No.19 tidak ditemukan. Dengan demikian, SHM yang tidak didukung dokumen pendukung tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan warkah tanah sebagai syarat wajib.

Akibatnya, penguasaan lahan yang didasarkan pada SHM tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Ampuh Sultra menyerukan agar Detasemen Polisi Militer (Denpom) Kendari segera turun tangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut secara objektif dan profesional. Pihaknya meminta agar tindakan preventif dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik dan melindungi kepentingan hukum masyarakat.