Operasi Patuh Anoa 2026 Resmi Dimulai di Sultra

Kendari, ıNarasikita - Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Himawan Bayu Aji secara resmi membuka Operasi Patuh Anoa 2026 melalui apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Polda Sultra, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat utama Polda, serta personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.”

Dalam sambutannya, Kapolda menekankan bahwa apel ini merupakan langkah final dalam pengecekan kesiapan operasional, baik dari sisi personel maupun fasilitas pendukung. Ia menegaskan bahwa efektivitas operasi bergantung pada koordinasi terpadu dan penyiapan yang matang. Dalam konteks keamanan lalu lintas, data kecelakaan menjadi fokus utama: sebanyak 1.569 kejadian tercatat di wilayah Sultra dengan 234 korban tewas, menunjukkan urgensi tindakan preventif dan edukatif secara menyeluruh.

Kapolda menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya bukan tanggung jawab semata Polri, melainkan hasil dari kesadaran kolektif semua pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan profesional dalam penegakan hukum, termasuk melalui teguran dan edukasi, bukan hanya sanksi. Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” diwujudkan melalui komitmen Jaga Bumi Anoa, yang menekankan peran Polri sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat.

Operasi ini menargetkan pelanggaran utama seperti melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, knalpot brong, balap liar, tidak memakai sabuk pengaman, pengendara di bawah umur, berboncengan berlebihan, tidak memiliki SIM, serta TNKB yang tidak sesuai aturan. Sebanyak 324 personel gabungan dari Polda dan Polresta Kendari diterjunkan untuk menjamin pelaksanaan yang terkoordinasi dan merata di seluruh wilayah.

Tujuan akhir operasi adalah menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan, bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui perubahan perilaku masyarakat. Dengan pendekatan yang berkeadilan, profesional, dan berbasis edukasi, diharapkan operasi ini mampu membangun ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.