Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pabrik BYD Subang Dihadapkan Tuntutan Serapan Tenaga Kerja Lokal

Menteri Perindustrian menanggapi unjuk rasa warga Subang yang menuntut peningkatan serapan tenaga kerja lokal di pabrik mobil listrik BYD, menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian isu tersebut.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 30 Oktober 2026, 21.02 WITA·👁 3 orang membaca· 0 hari ini · 34x dibuka
Pabrik BYD Subang Dihadapkan Tuntutan Serapan Tenaga Kerja Lokal📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyatakan siap menangani tuntutan masyarakat terkait minimnya serapan tenaga kerja asal Subang di pabrik mobil listrik PT BYD Motor Indonesia. Menteri Perindustrian, Sarmuji, mengungkapkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan memerlukan pendekatan kooperatif antara perusahaan, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah memerlukan pemetaan komprehensif dan keterlibatan instansi terkait, termasuk dinas tenaga kerja dan lingkungan hidup.

Aksi demonstrasi yang digelar pada Rabu (28/10/2026) di kawasan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, diikuti lebih dari seribu peserta dari Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB). Mereka menuntut perusahaan memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja dari warga setempat, sekaligus meminta transparansi dalam penerapan kebijakan kerja. FMSB menyatakan bahwa proporsi tenaga kerja lokal yang diterima hingga kini masih berada di bawah 20 persen, menandakan belum optimalnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek industri besar tersebut.

Selain isu tenaga kerja, massa juga menyerukan penggunaan vendor pengolahan limbah yang memiliki izin resmi, serta perluasan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Subang. Mereka menekankan bahwa kehadiran industri harus memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar, bukan hanya berdampak pada kinerja perusahaan. Juru bicara aksi, Megi Akbar Setiawan, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya konstruktif untuk memastikan keberlangsungan industri yang inklusif dan berkelanjutan.

Sarmuji menegaskan bahwa pemerintah akan memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kondisi lapangan dan jika diperlukan, akan melibatkan instansi lain seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan utamanya adalah menjamin keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat lokal, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya