Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp 494 Triliun Hingga Oktober 2026

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menyelesaikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 494 triliun hingga 31 Oktober 2026, sesuai data resmi dari Kementerian Keuangan. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangan negara secara tepat waktu, termasuk terhadap pemegang surat berharga negara (SBN). Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dan menjadi bagian dari pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel.

Sebanyak Rp 458,4 triliun dari total pembayaran bunga tersebut dikhususkan untuk investor dalam negeri, baik individu maupun institusi. Sisanya, senilai Rp 35,6 triliun, dibayarkan kepada pemegang obligasi asing. Pemindahan dana ini dinilai berdampak positif terhadap likuiditas sektor keuangan domestik, karena uang tersebut kembali mengalir ke dalam perputaran ekonomi dalam negeri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembayaran bunga utang kepada investor dalam negeri tidak hanya memenuhi kewajiban kontrak, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana yang diterima oleh investor lokal dapat dimanfaatkan untuk investasi, konsumsi, atau penempatan kembali di pasar keuangan, sehingga menciptakan efek domino positif bagi aktivitas ekonomi.

Hingga akhir kuartal III-2026, total utang pemerintah mencapai Rp 10.326,93 triliun, atau setara 40,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagian besar utang tersebut berbentuk SBN senilai Rp 8.962,4 triliun, sementara sisanya dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.364,53 triliun. Komposisi ini menunjukkan dominasi instrumen pasar keuangan dalam struktur pembiayaan negara.