Pemerintah Siap Terapkan Pajak Minimum 15 Persen Mulai 2026

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia telah menetapkan pelaksanaan pajak minimum global (Global Minimum Tax/ GMT) sebesar 15 persen yang akan berlaku mulai September 2026. Kebijakan ini ditujukan khusus bagi perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan konsolidasi tahunan lebih dari 750 juta euro, setara sekitar Rp15,17 triliun. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mengamankan hak pemajakan atas aktivitas ekonomi perusahaan besar yang beroperasi di dalam negeri.

Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa penerapan GMT bukan hanya urusan teknis perpajakan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Dengan kebijakan ini, diharapkan perusahaan multinasional yang memanfaatkan pasar Indonesia tidak lagi bisa menghindari kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah perbedaan tarif antarnegara. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan persaingan usaha yang lebih seimbang antara korporasi global dan pelaku usaha lokal.

Berdasarkan data Country-by-Country Reporting (CbCR) tahun 2023, sebanyak 37 perusahaan induk dan 1.721 anak perusahaan wajib pajak dalam negeri, serta 1.717 entitas induk dan 4.688 anak perusahaan dari wajib pajak luar negeri termasuk dalam cakupan GMT. Sebanyak 78 entitas, baik induk maupun anak perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, telah dipanggil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk koordinasi lebih lanjut menjelang implementasi.

Penerapan pajak minimum ini juga diharapkan mencegah fenomena race to the bottom, yaitu persaingan antarnegara dalam menurunkan tarif pajak demi menarik investasi. Dengan standar minimum 15 persen, perusahaan besar tidak lagi dapat memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif rendah untuk menghindari pembayaran pajak yang adil. Kontribusi pajak dari sektor ini nantinya akan mendukung pendanaan berbagai program publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur nasional.