Pemerintah Siapkan Kredit Murah Rp394 Triliun untuk Dorong UMKM dan Perumahan 2027

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menetapkan alokasi kredit program sebesar Rp394,2 triliun untuk tahun depan, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung akses pembiayaan bagi sektor produktif. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pagu tahun ini yang sebesar Rp337 triliun, mencerminkan percepatan strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang berlangsung di Jakarta.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp325 triliun dialokasikan khusus untuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi pilar utama dalam program pendanaan tersebut. Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) disiapkan dengan anggaran Rp30 triliun, dengan rencana peningkatan alokasi pada semester kedua 2026. Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) juga mendapat alokasi Rp30 triliun, menekankan pentingnya inklusi ekonomi bagi kelompok rentan.

Selain itu, Kredit Usaha Pertanian disiapkan dengan dana Rp1,4 triliun, serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar. Ketiga skema ini dirancang untuk menopang sektor strategis yang memiliki potensi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah produk lokal. Penyaluran kredit ini didukung oleh data historis yang menunjukkan efektivitas program, dengan total penyaluran sejak 2015 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad hingga Oktober 2026.

Dari total penyaluran, 68 persen mengalir ke sektor produksi, menunjukkan efisiensi dan arah kebijakan yang tepat. Rasio kredit bermasalah pun terjaga rendah, berada pada level 2,14%, menandakan kualitas penyaluran yang terkendali dan berkelanjutan. Pemerintah menekankan bahwa program ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas akses, inklusi, dan dampak nyata terhadap perekonomian rakyat.