Penyadapan Terhadap Presiden Diduga Upaya Makar, Yusril Soroti Kaitan Hukum

Kendari, ıNarasikita - Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah jenderal polisi disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai tindakan yang jauh melampaui pelanggaran biasa. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya menyerang privasi, tetapi juga mengancam fungsi kepemimpinan negara. Yusril menegaskan bahwa perbuatan semacam itu perlu dikaji dalam konteks pasal makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga 193 KUHP Nasional, yang menjangkau upaya menggulingkan pemerintah atau melumpuhkan presiden dalam menjalankan tugas.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Yusril menyampaikan bahwa meski penyelidikan masih berlangsung, bukti awal yang ditemukan cukup kuat untuk mengaitkan tindakan para tersangka dengan niat merusak stabilitas pemerintahan. Ia menekankan bahwa penyadapan yang dilakukan secara ilegal, terutama terhadap kepala negara, tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran teknis semata, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. "Kita belum tahu secara pasti apakah tujuannya adalah membunuh, melumpuhkan, atau menggulingkan pemerintahan, tetapi indikasinya sudah cukup kuat untuk ditindaklanjuti secara hukum," ujarnya.

Empat tersangka telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri, termasuk mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso dari Sespim Lemdiklat Polri, serta Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri. Mereka dikenai tiga pasal berbeda, meliputi Pasal 258 UU KUHP 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat 1 dan 2 UU KUHP 2023 dengan ancaman hingga 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang mengancam hukuman hingga 8 tahun penjara.

Penyidik kini fokus pada pengumpulan alat bukti yang mendukung dugaan keterlibatan para tersangka dalam upaya makar. Yusril menegaskan bahwa meskipun penetapan pasal makar nantinya menjadi kewenangan penyidik, masyarakat sudah berhak memahami bahwa kasus ini tidak hanya soal pelanggaran teknis, tetapi juga berkaitan dengan keamanan negara dan fungsi kepemimpinan. Ia menyerukan kehati-hatian dalam menilai kasus ini, dengan tetap mengedepankan proses hukum yang adil dan transparan.