Peta Jalan Wajib Halal 2028 Diperkuat Sinergi Lintas Kementerian

Kendari, ıNarasikita - Kemenko PMK kembali menegaskan komitmen mempercepat kesiapan nasional dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal, dengan target akhir pada tahun 2028. Langkah ini menjadi respons terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang menetapkan masa penyesuaian bagi berbagai sektor, termasuk UMK, produk impor, kosmetik, dan barang gunaan. Penyusunan peta jalan ini menjadi fondasi strategis untuk memastikan ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang terukur.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa menekankan bahwa jaminan produk halal bukan sekadar keharusan administratif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar global. Ia menyoroti pentingnya memanfaatkan periode 2026–2028 sebagai momentum transformasi, bukan penundaan. Tantangan seperti kesiapan pelaku usaha, distribusi fasilitas pemeriksaan, serta pengawasan produk impor harus diatasi secara sistemik dan kolaboratif.

Untuk itu, pemerintah mendorong pembentukan tim kecil yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna menyusun satuan tugas percepatan sertifikasi halal. Proses ini akan didukung dengan evaluasi regulasi yang memungkinkan pembentukan satuan tugas melalui keputusan menteri, instruksi presiden, atau peraturan presiden. Selain itu, peta jalan akan dirancang berdasarkan klaster sektor, mencakup langkah konkret, penanggung jawab, serta target waktu yang jelas dan dapat diukur.

Keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi kunci, terutama dalam pendataan pelaku usaha mikro dan kecil, pendampingan teknis, serta integrasi program jaminan halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hingga November 2026, jumlah produk halal yang telah bersertifikat nasional mencapai lebih dari 15,4 juta, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penetrasi sistem sertifikasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, di mana seluruh pemangku kepentingan—dari produsen hingga konsumen—mendapatkan kepastian dan kenyamanan dalam pemanfaatan produk halal. Tujuan utamanya tetap menjaga jati diri bangsa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang transparan dan terpercaya.