PLN dan Norwegia Tandatangani Perjanjian Karbon Terbesar di Dunia

Kendari, ıNarasikita - PT PLN (Persero) berhasil mencatatkan tonggak sejarah baru bagi Indonesia dengan penandatanganan perjanjian perdagangan karbon terbesar di dunia dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia. Acara tersebut digelar pada pertemuan Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 11 November, di mana PLN bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di tanah air. Perjanjian ini menjadi wujud nyata dari upaya menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim di dalam negeri dengan mekanisme pembiayaan karbon global.

Pendanaan yang dihasilkan dari kerja sama ini akan dialokasikan secara khusus untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan sistem penyimpanan energi (BESS), guna mendukung transisi energi nasional sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa perjanjian ini merupakan bukti nyata bahwa kerja sama internasional dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Ia menekankan bahwa semua hasil pengurangan emisi harus terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem tata kelola yang telah disiapkan pemerintah, termasuk registri dan mekanisme akuntansi emisi.

Norwegia, melalui Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Sigrun Aasland, menyatakan komitmen kuat dalam program ini dengan target pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂ setara. Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar proyek pembiayaan, melainkan inisiatif strategis untuk membangun sistem energi bersih yang lebih tangguh. Dengan memanfaatkan mekanisme Article 6.2, Norwegia turut mendukung pembangunan infrastruktur listrik berbasis energi terbarukan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

PLN melalui Direktur Utama Suroso Isnandar menyatakan bahwa perjanjian ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan rencana transisi energi nasional. Dalam RUPTL 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 76 persen berasal dari energi terbarukan dan sumber bersih lainnya. Dukungan pembiayaan dari kemitraan ini menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek-proyek yang sebelumnya menghadapi kendala kelayakan finansial, termasuk pembangunan transmisi dan fasilitas penyimpanan energi. Sejauh ini, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi sebesar 2,94 miliar dolar AS dan potensi tambahan 300 juta dolar AS dari proyek-proyek yang mendekati tahap akhir pendanaan.

Kerja sama ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor — pemerintah, lembaga internasional, investor, dan pengembang proyek — sangat penting dalam mendorong transformasi energi. PLN menegaskan terbukanya ruang bagi kemitraan baru untuk mempercepat pengembangan energi bersih di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya mendukung pencapaian target iklim nasional, tetapi juga memberikan dampak luas dalam meningkatkan akses energi bersih, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di tengah tantangan perubahan iklim global.