Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

PNM Mekaar Turunkan Bunga Jadi 8 Persen Mulai November 2026

Pemerintah resmi menurunkan suku bunga pinjaman PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen, berlaku mulai pekan kedua November 2026, dengan subsidi anggaran Rp2,6 triliun hingga akhir tahun.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 3 November 2026, 09.03 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 17x dibuka
PNM Mekaar Turunkan Bunga Jadi 8 Persen Mulai November 2026📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menetapkan penurunan suku bunga pinjaman ultra mikro melalui program Permodalan Nasional Madani Mekaar (PNM Mekaar) dari kisaran 18 hingga 25 persen menjadi 8 persen. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada pekan kedua bulan November 2026, setelah melalui serangkaian uji coba lapangan yang melibatkan sekitar 2.000 nasabah perempuan. Evaluasi hasil uji coba dilakukan bersama berbagai instansi terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan, serta perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia dan manajemen PNM.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa hasil uji coba telah dievaluasi secara menyeluruh dan sejumlah catatan telah diperbaiki. Dengan persetujuan dari berbagai pihak, penerapan kebijakan ini dipastikan dapat dilakukan pada minggu kedua November 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan akan berlaku secara permanen, bukan hanya sementara.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp2,6 triliun hingga akhir Desember 2026. Anggaran tersebut akan digunakan secara optimal untuk menjangkau sebanyak mungkin nasabah, dengan perhitungan berdasarkan sisa waktu implementasi dan kapasitas pendanaan yang tersedia. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam terkait jumlah nasabah yang dapat terlayani dengan alokasi dana tersebut.

Dalam proses implementasi, Kementerian UMKM akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan yang sinergis. Penundaan jadwal awal, yang sebelumnya ditargetkan pada bulan September, dilakukan demi memastikan kebijakan diterapkan secara matang dan berkelanjutan setelah melalui proses uji coba di lapangan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya