PNM Perluas Akses Pembiayaan Perempuan Prasejahtera di Seluruh Nusantara

Kendari, ıNarasikita - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) secara resmi meluncurkan skema pembiayaan Mekaar 8% secara nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah melalui program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Penyaluran perdana dilakukan di Batam, Kepulauan Riau, sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperluas akses keuangan bagi perempuan pengusaha ultra mikro. Keputusan ini menjadi bentuk komitmen berkelanjutan PNM dalam memastikan keberlanjutan ekonomi keluarga melalui pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Program ini berawal dari uji coba internal pada 3 September 2026 di sepuluh lokasi tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Uji coba tersebut digunakan untuk mengevaluasi respons pasar, menyesuaikan mekanisme operasional, serta memastikan keberlangsungan layanan. Hasil positif dari tahap piloting kemudian menjadi dasar perluasan melalui KPPS, yang memanfaatkan pendanaan dari pemerintah melalui kerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Implementasi nasional dimulai secara efektif pada 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo. Pemilihan Batam sebagai lokasi awal dipilih karena posisinya sebagai kawasan strategis dengan potensi ekonomi tinggi, terutama yang berbatasan langsung dengan Singapura. Dengan demikian, penguatan kapasitas perempuan pengusaha lokal menjadi kunci untuk memastikan keterlibatan aktif dalam dinamika ekonomi regional.

Pembiayaan yang lebih terjangkau tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga didukung oleh pendampingan berkelanjutan melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Pendekatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas manajemen usaha, meningkatkan literasi keuangan, serta menjaga keberlangsungan usaha perempuan. Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa tujuan utama bukan hanya menurunkan tingkat bunga, tetapi menciptakan ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan dan bermakna bagi perempuan prasejahtera.

Peresmian akbar program KPPS direncanakan pada bulan Desember 2026 untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan inklusi keuangan nasional. Dengan target menjangkau 1,7 juta perempuan hingga akhir tahun, program ini diharapkan menjadi pilar penting dalam penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan sosial di berbagai wilayah Indonesia.