Polres Konawe Pastikan Kasus Mamin Rp9,2 Miliar Masih Berjalan

Kendari, ıNarasikita - Penyelidikan dugaan korupsi anggaran makan dan minum (mamin) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 yang mencapai total Rp9,2 miliar tetap berlangsung secara intensif. Polres Konawe memastikan proses hukum tidak terhenti meskipun telah dipicu desakan publik dan serangkaian pertanyaan terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penyidik menegaskan bahwa semua tahapan hukum tetap dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 33.B/LHP/XIX.KDR/05/2024, yang mengungkap sejumlah belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa item utama yang ditemukan mencakup pengeluaran mamin untuk kepala daerah sebesar Rp3,1 miliar, belanja mamin lainnya Rp2,1 miliar, sewa tenda senilai Rp257 juta yang tidak sesuai kondisi lapangan, serta pengeluaran mamin bagian humas dan protokoler sebesar Rp3,7 miliar yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.

Hasil audit dari Inspektorat telah diterima oleh penyidik, menjadi dasar utama dalam melanjutkan proses hukum. IPDA Dr. Umar R. Sugeng, Kanit Tipidkor Polres Konawe, menyatakan bahwa peningkatan status perkara ke tahap penyidikan direncanakan dilakukan pada awal tahun 2027. Ia menegaskan bahwa semua prosedur tetap dijalankan secara profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Sejumlah pejabat dan pihak terkait telah diperiksa sebagai saksi, termasuk Kabag Umum Setda Konawe berinisial YS, mantan Kabag Umum berinisial ST, serta mantan Kabag Humas dan Protokoler berinisial EK. Penyidik juga menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap dua mantan bupati Konawe—Kery Saiful Konggoasa dan Penjabat Bupati Harmin Ramba—dalam konteks transisi kepemimpinan, sedang dipertimbangkan untuk dilakukan guna mendalami keterkaitan dalam pengelolaan anggaran.