PSEL Palembang Siap Beroperasi Akhir 2026

Kendari, ıNarasikita - Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kertapati, Palembang, telah menyelesaikan 96 persen dari total progres pembangunan fisik hingga Oktober 2026. Sisa pekerjaan terkonsentrasi pada penyelesaian area perkantoran, fasad bangunan, serta taman pendukung. Proyek yang berlokasi di lahan seluas 8 hektare dengan skema Build Own Operate (BOO) ini kini memasuki tahap commissioning atau uji coba operasional, menandai langkah maju menuju pengoperasian komersial.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang meninjau langsung fasilitas tersebut, menyatakan bahwa listrik hasil olahan sampah telah mulai masuk ke jaringan PT PLN (Persero). Kapasitas pembangkit awal sebesar 17,7 megawatt (MW) berpotensi ditingkatkan hingga 18,6 MW, bahkan mencapai 20 MW pada puncak operasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan transformasi besar: sampah yang sebelumnya menjadi ancaman lingkungan kini menjadi sumber energi yang berkontribusi positif bagi masyarakat.

PSEL Palembang dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampah harian, mampu menangani sekitar 80 persen dari total timbulan sampah Kota Palembang yang mencapai 1.260,956 ton per hari. Dengan teknologi waste to energy, fasilitas ini tidak hanya mengurangi tekanan pada tempat pembuangan akhir, tetapi juga menekan risiko pencemaran, emisi gas metana, serta potensi kebakaran akibat akumulasi limbah. Proyek yang menelan investasi sekitar 160 juta dolar AS atau setara Rp3 triliun diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 12.000 hingga 14.000 rumah tangga.

Selain manfaat energi dan lingkungan, proyek ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi 600 hingga 1.000 orang, termasuk tenaga di sektor pengumpulan dan pengelolaan sampah hulu. Pemerintah memastikan keberlanjutan operasional melalui koordinasi regulasi, khususnya transisi dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018 ke Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci, dengan alokasi anggaran Pemkot Palembang untuk 2027 sebesar Rp90 miliar dan kontribusi daerah Rp90.000 per ton. Kekurangan biaya Rp310.000 per ton diharapkan ditutup melalui Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.

Langkah-langkah administratif dan hukum terus dipercepat, termasuk penyusunan Bridging Agreement, penyelesaian due diligence oleh Danantara, serta peneguhan landasan hukum kepemilikan lahan dan pengalihan aset kelistrikan ke PLN. Dengan progres pembangunan yang hampir rampung dan tahap commissioning berjalan, PSEL Palembang siap menjadi solusi integratif bagi persoalan sampah perkotaan sekaligus sumber energi terbarukan yang berkelanjutan.