Hak dan Fasilitas Mantan Wakil Presiden Usai Mundur

Kendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka resmi melepas jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Proses pengunduran dirinya memicu ketertarikan publik terhadap hak-hak yang melekat pada mantan pejabat negara tinggi, terutama terkait keuangan dan fasilitas yang tetap diberikan meski tidak lagi menjabat. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Presiden serta Wakil Presiden, termasuk bekas pemegang jabatan.

Mantan wakil presiden yang berhenti secara hormat berhak menerima berbagai tunjangan dan fasilitas penunjang kehidupan. Di antaranya adalah tunjangan pensiun sesuai peraturan pegawai negeri, biaya pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh pengeluaran perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya. Hak-hak ini berlaku tanpa dipotong atau dipersyaratkan pengembalian, selama proses pemberhentian disahkan sebagai pemberhentian dengan hormat oleh MPR.

Dalam konteks fasilitas fisik, mantan wakil presiden berhak mendapatkan rumah dinas yang layak, dilengkapi dengan perlengkapan dasar, serta kendaraan negara dengan pengemudi pribadi. Rumah tersebut diserahkan secara utuh, termasuk peralatannya, pada saat penyerahan jabatan. Sementara biaya pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab pribadi mantan pejabat, namun biaya perawatan kendaraan serta gaji pengemudi tetap ditanggung oleh negara.

Pensiun pokok yang diterima mantan wakil presiden mencapai 100% dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR atau Ketua DPR ditetapkan sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan aturan bahwa gaji wakil presiden adalah empat kali jumlah tersebut, maka besaran gaji pokoknya mencapai Rp20,16 juta per bulan. Dari angka ini, pensiun yang diterima Gibran juga akan mengacu pada nilai yang sama. Pembayaran dimulai sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat ditetapkan.

Keputusan MPR terhadap status pemberhentian Gibran sangat menentukan hak-hak yang diperolehnya. Jika MPR menetapkan pemberhentian dengan hormat, seluruh hak finansial dan fasilitas yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 akan berlaku sepenuhnya. Namun jika status pemberhentian tidak dengan hormat, maka hak tersebut dapat dicabut atau dibatasi. Proses ini menunjukkan bahwa sistem kepegawaian tinggi di Indonesia mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan kewajiban negara terhadap mantan pemimpin negara.