PTKP Akan Naik pada 2027, Tidak Mulai 1 Januari

Kendari, ıNarasikita - Penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dipastikan akan diterapkan pada tahun 2027, meski tidak dapat diwujudkan pada awal tahun tersebut. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan mendalam. Penetapan waktu implementasi tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui kajian menyeluruh yang melibatkan berbagai institusi terkait.

Saat ini, batas PTKP yang berlaku mencapai Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan. Pemerintah berencana menyesuaikannya berdasarkan perubahan upah minimum provinsi (UMP), namun belum menentukan besaran pasti kenaikan. Proses ini akan melibatkan Kementerian Keuangan, yang kini tengah melakukan analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan APBN dari perubahan tersebut.

Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan menegaskan bahwa meskipun PTKP saat ini masih lebih tinggi dibanding UMP, kebijakan ini tetap harus dipertimbangkan secara hati-hati. Ia menyoroti bahwa penyesuaian PTKP perlu memperhatikan keseimbangan antara penerimaan negara dan dampak terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.

Dalam kajian yang sedang berlangsung, pemerintah juga mempertimbangkan posisi Indonesia dibandingkan negara lain, termasuk rasio PTKP terhadap garis kemiskinan yang saat ini mencapai 6,72 kali. Dengan begitu, kebijakan penyesuaian PTKP di masa depan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal negara.