Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

RANS Bantah Keterlibatan Tak Sesuai Proses, Sebut Proyek Influencer Rp14,7 Miliar Sah

RANS menegaskan proyek promosi influencer senilai Rp14,7 miliar dengan kementerian berjalan sesuai aturan melalui platform resmi pengadaan negara.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 11 November 2026, 09.28 WITA·👁 3 orang membaca· 0 hari ini · 52x dibuka
RANS Bantah Keterlibatan Tak Sesuai Proses, Sebut Proyek Influencer Rp14,7 Miliar Sah📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Manajemen PT Rans Entertainment Indonesia Tbk secara resmi memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam pengadaan jasa influencer bernilai total Rp14,7 miliar yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kebudayaan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap temuan yang dikemukakan oleh lembaga pengawas korupsi, menyertakan penjelasan bahwa seluruh proses kerja sama telah dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RANS menegaskan bahwa setiap kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang terbuka dan terverifikasi. Proses tersebut tidak dilakukan secara langsung atau eksklusif, melainkan melalui sistem digital resmi seperti Inaproc.id dan e-catalogue.com, yang merupakan platform yang dikelola oleh pemerintah untuk menjamin akuntabilitas dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa.

Perusahaan juga menyampaikan apresiasi terhadap fungsi pengawasan masyarakat, termasuk lembaga yang mengungkap temuan tersebut, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem pemerintahan. Namun, RANS menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur yang dilakukan dalam penyaluran dana atau penunjukan mitra promosi yang melibatkan influencer.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (11/11/2026), manajemen menegaskan kembali komitmen untuk beroperasi secara profesional dan berintegritas tinggi, khususnya dalam kolaborasi dengan sektor publik. Mereka menekankan bahwa semua dokumen, kontrak, dan pelaksanaan proyek telah direkam dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya