Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Rasio Pajak Indonesia Terkendala Dominasi Ekonomi Informal

Rendahnya rasio pajak Indonesia disebabkan oleh dominasi sektor informal yang mencapai 85,73 juta pekerja, menghambat perluasan basis perpajakan meski target 9,26% di 2027 diusung pemerintah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 12.05 WITA·👁 2 orang membaca· 1 hari ini · 35x dibuka
Rasio Pajak Indonesia Terkendala Dominasi Ekonomi Informal📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pendapatan pajak nasional masih kesulitan menembus angka 9% karena sebagian besar aktivitas ekonomi berlangsung di luar formalitas. Data terbaru menunjukkan jumlah pekerja di sektor informal mencapai 85,73 juta orang pada Agustus 2026, jauh melampaui pekerja formal yang berjumlah 62,25 juta. Kondisi ini menandai tantangan struktural dalam memperluas basis perpajakan, sebab aktivitas ekonomi tanpa registrasi sulit diakses oleh sistem pemungutan pajak.

Pemerintah menetapkan target rasio pajak sebesar 9,26% untuk tahun anggaran 2027, angka tertinggi dalam dekade terakhir. Namun, realisasi ini masih menemui kendala karena tax ratio Indonesia selama ini belum pernah melampaui 9%. Pada 2026, target yang ditetapkan adalah 8,96%, menunjukkan tren peningkatan yang masih terbatas.

Sebagai respons, ekonom senior Raden Pardede menekankan perlunya pendekatan bertahap dalam formalisasi ekonomi. Ia menyarankan pemerintah tidak langsung menerapkan tarif tinggi, tetapi memberikan insentif dan kemudahan akses ke sektor formal bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Dengan begitu, mereka bisa secara bertahap menjadi subjek pajak tanpa terbebani secara finansial.

Menurutnya, formalisasi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan hanya untuk menaikkan penerimaan pajak secara instan. Proses ini harus menyertakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana perluasan sektor formal menjadi fondasi utama. Dengan ekosistem yang berkembang, pajak akan mengikuti secara alami, bukan sebaliknya.

Pendekatan seperti itu, menurut Raden, lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan yang hanya fokus pada target penerimaan tanpa memperhatikan kondisi struktural ekonomi. Kunci utamanya adalah membangun sistem yang mendorong keberlanjutan, bukan memaksa kenaikan pajak tanpa fondasi yang kuat.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya