Realisasi KIPK Masih Rendah, Pemerintah Perluas Skema Kredit

Kendari, ıNarasikita - Hingga akhir bulan November 2026, realisasi penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) baru menembus 30% dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan belum optimalnya penyerapan kredit yang dimaksudkan untuk mendukung modernisasi alat dan mesin produksi, serta memperkuat daya saing industri padat karya di tanah air. Pemerintah menyadari keterlambatan penyaluran ini dan kini tengah memperkuat upaya percepatan melalui pendekatan baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa penyaluran kredit tidak lagi terbatas pada investasi modal tetap, melainkan diperluas mencakup kredit modal kerja. Dengan demikian, pelaku usaha di sektor padat karya, terutama mikro dan kecil, diharapkan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan untuk operasional harian. Anggaran sebesar Rp600 miliar yang disiapkan untuk KIPK tahun ini pun baru digunakan di bawah 30%, menunjukkan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk KIPK sebesar Rp600 miliar, yang merupakan bagian dari total anggaran kredit program tahun 2027 sebesar Rp394 triliun—naik dari pagu tahun ini yang sebesar Rp337 triliun. Dari total tersebut, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi yang paling dominan dengan alokasi Rp325 triliun, disusul Kredit Perumahan Rp30 triliun, Kredit Perempuan Prasejahtera Rp30 triliun, Kredit Usaha Pertanian Rp1,4 triliun, serta KIPK Rp600 miliar.

Sejak 2015 hingga Oktober 2026, total penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Sebanyak 68% dana mengalir ke sektor produksi, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian riil. Sementara itu, tingkat kredit bermasalah tetap terjaga rendah, hanya 2,14%, menggambarkan kualitas pembiayaan yang terkendali.