Regulasi AI Harus Seimbangkan Investasi dan Perlindungan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah perlu memastikan kerangka hukum yang dibuat untuk mengatur kecerdasan buatan tidak menjadi penghalang bagi masuknya modal asing, termasuk dari Korea Selatan yang kini memperkuat kolaborasi teknologi dengan Indonesia. Dedy Permadi dari Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa sektor strategis seperti energi, perdagangan, dan investasi berpotensi terganggu jika aturan AI terlalu ketat atau tidak jelas. Ia menyarankan agar kebijakan dibuat berdasarkan penilaian realistis terhadap kesiapan nasional dalam mengadopsi teknologi tersebut, bukan hanya asal meniru model asing.

Penyusunan regulasi harus didukung oleh analisis mendalam terhadap kondisi aktual di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan kebudayaan. Dedy menilai metode penilaian kesiapan (Readiness Assessment Methodology) yang dikeluarkan UNESCO bisa menjadi acuan awal, tetapi harus disesuaikan dengan realitas lokal melalui kajian khusus. Tanpa pemahaman mendalam atas tantangan dan peluang lapangan, regulasi yang dihasilkan berisiko tidak efektif atau bahkan menghambat inovasi.

Ia menyoroti kebijakan lokalisasi data sebagai contoh nyata yang dapat memengaruhi keputusan investor. Kewajiban menyimpan seluruh data dalam negeri, meski bertujuan menjaga keamanan, berpotensi menurunkan daya tarik Indonesia sebagai pusat investasi teknologi. Sebelum regulasi khusus AI disahkan, Dedy menyarankan pemanfaatan peraturan yang sudah ada, seperti UU ITE untuk penanganan konten berbahaya dari AI, dan UU Perlindungan Data Pribadi untuk mengatasi penyalahgunaan informasi pribadi.

Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan presiden sebagai kerangka nasional AI, dengan alasan proses penyusunan lebih cepat dibandingkan undang-undang. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa penundaan pembuatan UU khusus AI dilakukan untuk memantau perkembangan global secara dinamis. Di sisi lain, Indonesia dan Korea Selatan telah sepakat menjalin dua kerja sama strategis pada 1 April 2026 di Seoul, mencakup pemanfaatan AI untuk layanan kesehatan dasar dan kolaborasi digital antarkementerian.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan layanan publik berbasis digital, penguatan keamanan data, pelatihan talenta, pertukaran ahli, serta pemanfaatan infrastruktur komputasi tinggi untuk riset. Kedua negara akan membentuk komite bersama untuk memantau pelaksanaan program, dengan masa berlaku lima tahun. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.