Revisi UU Pemilu Jadi Momentum Perbaikan Sistem Kepemiluan

Kendari, ıNarasikita - Dalam rangkaian kegiatan akademik nasional, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan pentingnya merevisi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menuju sistem kepemiluan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa dengan memasuki era ke-29 reformasi dan telah melaksanakan enam kali pemilu, negara telah cukup matang untuk melakukan peninjauan mendalam terhadap seluruh proses pemilu yang berjalan. Momentum ini, menurutnya, menjadi waktu tepat untuk merancang sistem yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika politik terkini.

Doli menyoroti bahwa setidaknya 20 putusan Mahkamah Konstitusi telah memengaruhi regulasi pemilu, termasuk putusan terbaru Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ia menilai bahwa semua putusan tersebut harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh, baik terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya maupun pemilu 2024. Proses ini, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari dinamika kebijakan seperti PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3), yang turut memengaruhi praktik pemilu.

Ia menyebut sembilan isu utama yang harus menjadi fokus dalam revisi, mulai dari sistem pemilu yang saat ini berbasis proporsional daftar terbuka. Evaluasi juga perlu mencakup ambang batas parlemen dan calon presiden, jumlah kursi per daerah pemilihan (district magnitude), serta metode konversi suara menjadi kursi. Selain itu, isu keserentakan pemilu, pencegahan praktik politik uang, transaksi politik, dan penggunaan teknologi digital dalam tahapan pemilu menjadi prioritas penting.

Penguatan lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perbaikan sistem. Doli menekankan perlunya lembaga yang independen, berintegritas tinggi, dan memiliki kapasitas teknis serta administratif yang memadai. Dengan demikian, pemilu tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga dipercaya publik sebagai proses demokrasi yang bersih dan berwibawa.