Rp480 Triliun Anggaran Belanja Pemerintah Terancam Hangus Akibat Pengadaan Tidak Terpadu

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatiran besar terhadap efisiensi pengelolaan anggaran negara, khususnya pada belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar sepertiga dari total APBN, atau sekitar Rp1.200 triliun. Dalam kesempatan acara puncak HUT ke-15 Partai NasDem, ia mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen dinilai tidak efektif atau berpotensi hangus akibat praktik pengadaan yang tidak terpadu dan rentan terhadap penyimpangan. Angka ini didasarkan pada data yang diterima dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Prabowo menekankan bahwa nilai Rp480 triliun yang terbuang setara dengan hampir US$30 miliar, sebuah angka yang menunjukkan kerentanan sistem pengadaan yang saat ini berjalan. Ia menilai bahwa persoalan ini bukan semata soal kekurangan anggaran, melainkan masalah manajemen yang perlu segera ditangani. Menurutnya, kebocoran tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Salah satu akar masalah menurut Prabowo adalah sistem pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh setiap daerah, tanpa koordinasi pusat. Ia mencontohkan bahwa setiap provinsi dan kabupaten membeli kendaraan dinas, alat pemadam kebakaran, perangkat komputer, hingga obat-obatan rumah sakit secara mandiri. Akibatnya, harga yang dibayar bisa berbeda-beda meski barang yang sama, yang berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakadilan.

Ia juga menyebut bahwa secara umum, kebocoran kekayaan negara diperkirakan mencapai sekitar 30 persen dari total nilai APBN, sebuah angka yang disepakati oleh berbagai ahli ekonomi. Prabowo menekankan bahwa program pembangunan nasional, termasuk pencapaian tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, hanya bisa terwujud jika pengelolaan anggaran dan sumber daya dilakukan secara transparan, terpadu, dan efisien.