Rupiah Sentuh Rekor Terlemah, Pemerintah Prediksi Pulih dalam Hari-Hari Mendatang

Kendari, ıNarasikita - Nilai tukar rupiah menyentuh level terlemah baru pada Kamis (12/11/2026), berada di posisi Rp18.250 per dolar Amerika Serikat, menandai tekanan signifikan terhadap mata uang dalam negeri. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan bahwa fluktuasi tersebut dipicu oleh dinamika politik domestik, namun menilainya sebagai fenomena jangka pendek yang tidak akan berkepanjangan selama tidak memicu gejolak sistemik seperti krisis ekonomi tahun 1998.

Menurutnya, pasar keuangan memang rentan terhadap isu-isu politik, tetapi dampaknya biasanya bersifat sementara. Ia optimistis kondisi akan membaik dalam waktu dekat, dengan harapan pelemahan kurs hanya berlangsung selama beberapa hari. “Ini biasa terjadi saat ada perubahan atau ketegangan politik, tapi tidak akan berlangsung lama selama tidak meluas menjadi krisis,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta.

Dradjad menekankan pentingnya edukasi terhadap para investor dan pemangku kebijakan agar tidak mengambil keputusan berdasarkan spekulasi atau informasi tidak akurat. Ia menegaskan bahwa keputusan investasi harus didasarkan pada data dan analisis mendalam, bukan reaksi emosional terhadap isu yang berkembang. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah aksi jual besar-besaran yang bisa memperparah keterpurukan rupiah.

Dalam konteks ekonomi riil, pemerintah melaporkan belum ada eksportir yang mengalami gangguan serius akibat pelemahan rupiah. Sejumlah perusahaan telah mempertimbangkan risiko fluktuasi kurs dalam perencanaan bisnis dan menerapkan manajemen risiko yang memadai. Bagi eksportir, pelemahan rupiah justru bisa menguntungkan karena pendapatan dalam dolar AS akan bernilai lebih tinggi ketika diterjemahkan ke rupiah. Namun, perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku menghadapi tekanan biaya, meski dampaknya masih dapat dikendalikan melalui strategi mitigasi.

Selain itu, Dradjad menyampaikan bahwa sedang dipertimbangkan sejumlah kebijakan perpajakan terkait produk di pasar modal dan perilaku investor. Salah satu isu yang dibahas adalah skema pajak final dan tidak final, namun keputusan akhir belum final karena masih dalam proses diskusi dengan Kementerian Keuangan. “Masih dalam pembahasan, belum bisa diperinci,” ujarnya, menegaskan bahwa kebijakan akan disesuaikan setelah kajian lebih lanjut.