Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Sinergi Pemda dan Kemenkumham Dorong Perlindungan Kekayaan Intelektual di Konawe Kepulauan

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Sultra untuk menyusun rancangan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual secara komprehensif.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 21.01 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 21x dibuka

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan serangkaian koordinasi intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan guna menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kekayaan intelektual. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam memperkuat perlindungan terhadap produk lokal yang memiliki nilai budaya, seni, dan ekonomi tinggi. Proses harmonisasi dilakukan melalui diskusi teknis dan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

Kegiatan tersebut menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap kekayaan intelektual yang berasal dari masyarakat adat, pelaku usaha mikro, serta pengrajin lokal. Dengan adanya perda yang komprehensif, diharapkan muncul perlindungan hukum yang jelas, mencegah eksploitasi tanpa izin, serta mendorong kreativitas dan inovasi berkelanjutan. Target utama adalah menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penghargaan terhadap karya lokal.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen nyata dalam memperkuat kebijakan hukum di daerah. Ia menekankan bahwa kekayaan intelektual bukan hanya milik individu, tetapi juga bagian dari warisan kolektif yang perlu dilindungi secara sistematis. Melalui perda, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa terkait karya budaya dan produk lokal.

Kabupaten Konawe Kepulauan dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki potensi kekayaan intelektual yang kaya, seperti motif tenun tradisional, seni tari, dan produk olahan dari sumber daya alam lokal. Proses penyusunan raperda dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga adat. Hasilnya diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara dalam penerapan perlindungan hukum terhadap karya kreatif lokal.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya