Sinergi Pemda dan Kemenkumham Sultra Tuntaskan Raperda Kekayaan Intelektual

Kendari, ıNarasikita - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar pertemuan koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membahas proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerangka hukum lokal yang mendukung perlindungan dan pengembangan inovasi budaya, produk lokal, serta kearifan tradisional daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kanwil Kemenkumham Sultra di Kendari ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga vertikal dalam menyusun regulasi yang berbasis pada kebutuhan lokal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra menyampaikan bahwa Raperda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem inovasi berkelanjutan.

Dalam diskusi, tim dari Kabupaten Konawe Kepulauan memaparkan hasil kajian awal terkait potensi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat, termasuk motif kain tradisional, seni pertunjukan, dan produk olahan berbasis bahan lokal. Dari hasil tersebut, disepakati bahwa Raperda harus mampu melindungi kekayaan tersebut sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha mikro dan komunitas adat untuk mengembangkan nilai ekonomi dari karya mereka.

Tujuan utama penyusunan Raperda ini adalah menciptakan payung hukum yang kuat untuk mencegah eksploitasi tanpa izin dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual. Dengan dukungan teknis dari Kanwil Kemenkumham, proses penyusunan diharapkan selesai dalam waktu dekat, mendahului tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.