Syarat Insentif Mobil Hybrid Diperketat Mulai 2027

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah menegaskan syarat ketat bagi kendaraan hybrid untuk memperoleh insentif mulai tahun depan, dengan peningkatan ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari 40 persen menjadi 60 persen. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi mendukung transformasi industri otomotif nasional yang berkelanjutan dan berbasis lokal. Menteri Perindustrian menekankan bahwa insentif hanya akan diberikan kepada produsen yang mampu memenuhi standar komponen dalam negeri yang semakin tinggi, sejalan dengan tujuan memperkuat ekosistem industri dalam negeri.

Pada tahun ini, para produsen mobil hybrid harus mencapai minimal 40 persen TKDN untuk memenuhi kriteria penerima insentif. Namun, target ini akan ditingkatkan signifikan pada 2027, dengan harapan industri mampu menyerap lebih banyak komponen lokal secara bertahap. Pemerintah menilai kenaikan ini sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor komponen dan mendorong inovasi teknologi domestik.

Dalam pertemuan dengan sejumlah produsen, Menteri Perindustrian menyampaikan tantangan langsung kepada pabrikan yang saat ini hanya mampu mencapai TKDN antara 50 hingga 55 persen. Ia menilai bahwa tingkat tersebut masih jauh dari target 60 persen, tetapi menegaskan bahwa komitmen industri untuk meningkatkan angka tersebut sudah mulai terlihat. Banyak pabrikan menyatakan kesiapan untuk beradaptasi dan menyesuaikan rantai pasok demi memenuhi persyaratan baru.

Selain insentif fiskal seperti pengurangan pajak, pemerintah juga mempertimbangkan stimulus non-fiskal, salah satunya pengecualian aturan ganjil genap bagi mobil hybrid yang terbukti memiliki emisi rendah atau efisiensi bahan bakar tinggi. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan insentif konkret yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi pemicu adopsi kendaraan hybrid secara lebih luas di masyarakat.