Tambang Galian C Ranokomea Kembali Beroperasi, FPLMP Desak Propam Periksa Kapolsek

Kendari, ıNarasikita - Kembali beroperasinya tambang galian C di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, mencatatkan kegagalan serius dalam penegakan hukum lingkungan dan izin usaha. Padahal, aktivitas tersebut sebelumnya telah diberhentikan oleh Kapolsek setempat, menandakan adanya kebijakan yang tidak konsisten dalam penanganan pelanggaran. Kembali berjalan tanpa proses verifikasi izin menimbulkan tanda tanya besar terhadap kredibilitas penegakan hukum di tingkat lokal.

Front Pemuda Lingkar Moramo dan Poleang (FPLMP) menanggapi dengan tegas, menilai bahwa kehadiran kembali tambang tersebut bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan indikasi pembiaran yang diduga melibatkan oknum kepolisian. Koordinator Lapangan Satgas Galian C FPLMP, Rahmat, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti kuat yang menunjukkan adanya dugaan penerimaan uang koordinasi, yang menjadi pemicu kembalinya aktivitas ilegal tersebut.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tindakan sementara seperti penutupan. Menurut Rahmat, proses hukum harus melibatkan audit menyeluruh terhadap legalitas izin, dokumen pendukung, dan pihak-pihak yang turut serta dalam operasional tambang. Ia mengancam akan menyerahkan semua bukti ke Propam Polri untuk ditindaklanjuti secara objektif dan transparan, dengan tuntutan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.

FPLMP menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sama, terlepas dari tekanan atau kepentingan tertentu. Mereka mendesak Polda Sulawesi Tenggara untuk segera turun tangan, memastikan tidak ada pembiaran, dan menegaskan kembali komitmen institusi terhadap penegakan hukum yang independen. Hukum, menurut mereka, harus berdiri tegak, bukan tunduk pada kekuasaan atau kepentingan kelompok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polsek Poleang Barat maupun pemilik tambang galian C di Ranokomea. Namun, desakan publik dan keberadaan bukti yang diklaim kuat membuka kemungkinan proses investigasi internal yang lebih mendalam akan segera dilakukan.