Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

10 Lembaga Pemerintah Filipina Dikaitkan dengan Kebocoran Data

Komisi Privasi Nasional Filipina menyelidiki kebocoran data yang melibatkan 10 lembaga pemerintah, termasuk departemen dan badan regulator, dengan fokus pada dampak terhadap data pribadi individu.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 09.04 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 18x dibuka
10 Lembaga Pemerintah Filipina Dikaitkan dengan Kebocoran Data📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Komisi Privasi Nasional Filipina (NPC) kini memimpin penyelidikan terhadap insiden kebocoran data yang menimpa sepuluh lembaga pemerintahan negara. Laporan awal menunjukkan bahwa sejumlah institusi telah melaporkan adanya anomali dalam sistem keamanan data, yang kini sedang dievaluasi secara menyeluruh oleh tim NPC. Penyelidikan berfokus pada tingkat kerentanan sistem, potensi akses tidak sah terhadap informasi pribadi, serta langkah respons yang telah diambil oleh masing-masing lembaga.

Daftar institusi yang terdampak mencakup Komisi Presidensial untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (PCGG), Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT), Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan (DOLE) melalui Biro Ketenagakerjaan Lokal, Biro Pendapatan Internal (BIR), Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR), Departemen Kehakiman (DOJ) melalui Kantor Penyelesaian Sengketa Alternatif, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Penjaga Pantai Filipina (PCG), Departemen Perdagangan dan Industri (DTI), serta Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (DOST-PHIVOLCS). NPC belum merilis jumlah pasti individu yang terdampak, maupun memastikan apakah data telah dipublikasikan atau hanya dibobol.

Wakil Komisioner Privasi NPC, Jose Bolermini II, menegaskan bahwa semua lembaga pemerintah wajib melaporkan insiden kebocoran data yang memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Perlindungan Data 2012. Proses peninjauan dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dan Pemantauan, yang menilai skala insiden, risiko terhadap individu, serta efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi akan diserahkan ke Sidang Pleno Komisi untuk ditentukan tindak lanjut, termasuk rekomendasi sanksi atau perbaikan kebijakan.

Pengumuman NPC ini muncul setelah sejumlah lembaga menyampaikan kekhawatiran sebelumnya terkait serangan siber atau akses tidak sah. Pada 6 November, NPC menyatakan belum menerima laporan resmi, tetapi mulai berkoordinasi dengan instansi terkait. BIR kemudian mengonfirmasi adanya penyelidikan internal, bekerja sama dengan DICT dan aparat penegak hukum. SEC, sementara itu, mengonfirmasi deteksi insiden keamanan pada 6 November, namun dalam penilaian awal tidak menemukan bukti penyusupan ke basis data utama atau pencurian kata sandi.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya