11 Saham BUMN Masuk Daftar Konsentrasi Saham Tinggi

Kendari, ıNarasikita - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan siap melakukan peninjauan terhadap 11 saham emiten milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat dalam daftar emiten dengan tingkat konsentrasi kepemilikan saham tinggi (HSC). Keputusan ini menyusul pengumuman Bursa Efek Indonesia bersama Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi yang menetapkan 383 emiten masuk kategori tersebut, termasuk sejumlah perusahaan BUMN.

Dony Oskaria, COO Danantara, menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi seluruh aturan yang berlaku tanpa pengecualian. Ia menekankan bahwa keberadaan konsentrasi saham di sejumlah investor tidak serta merta menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi. “Kita akan telaah secara mendalam, karena prinsipnya semua pihak harus tunduk pada aturan yang sama. Tidak ada istilah keringanan, apalagi keistimewaan,” ujar Dony dalam pernyataan di Jakarta Selatan.

Evaluasi terhadap struktur kepemilikan saham dilakukan berdasarkan data per 30 Oktober 2026, dengan kriteria kumulatif kepemilikan oleh 10 pemegang saham teratas tanpa warkat (scripless) ditambah pemegang saham berwarkat (scrip) yang mencapai minimal 92,5%. Meski masuk dalam kategori HSC, kehadiran daftar ini bukan indikator pelanggaran, melainkan bentuk pemantauan terhadap struktur kepemilikan yang perlu transparansi dan pengawasan lebih lanjut.

Dari 11 emiten BUMN yang tercatat, persentase kepemilikan saham terbesar mencapai 99,291% untuk PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB), diikuti oleh PT Indofarma Tbk. (INAF) dengan 97,072% dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dengan 96,049%. Sementara itu, emiten lain seperti PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga masuk dalam kategori tersebut dengan tingkat konsentrasi di atas 93%.

Danantara menegaskan bahwa langkah evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen terhadap tata kelola pasar modal yang sehat dan adil. Pihaknya mengimbau seluruh pihak terkait untuk menjaga keterbukaan informasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keberadaan daftar HSC menjadi alat pemantauan, bukan vonis, dan akan menjadi dasar bagi penilaian lebih lanjut terhadap praktik kepemilikan saham.