Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

13 Tersangka Diduga Libatkan 15 Merek dalam Kasus Beras Fortifikasi

Menteri Pertanian mengungkap 13 tersangka dalam delapan kasus penyimpangan beras fortifikasi yang melibatkan 15 merek, sekaligus menegaskan tindakan tegas terhadap pelanggaran harga dan kualitas produk.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Minggu, 8 November 2026, 15.30 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 18x dibuka
13 Tersangka Diduga Libatkan 15 Merek dalam Kasus Beras Fortifikasi📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Pertanian mengungkap adanya 13 tersangka yang diduga terlibat dalam delapan kasus penyimpangan terkait beras fortifikasi, dengan keterlibatan 15 merek produk berbeda. Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin kualitas dan kepatuhan standar nutrisi pada komoditas pangan strategis. Menteri Pertanian menyampaikan temuan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, menekankan bahwa pelanggaran terhadap beras fortifikasi bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kurun waktu 30 Oktober hingga 5 November 2026, Kementan menerima total 271 laporan pengaduan dari berbagai sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, 74 laporan—setara 27,31 persen—berkaitan dengan beras, menunjukkan tingginya kekhawatiran publik terhadap kualitas produk fortifikasi. Selain itu, 64 laporan menyentuh isu pupuk, 25 terkait alat dan mesin pertanian, dua menyangkut program cetak sawah, serta 106 laporan lainnya yang masih dalam kategori umum. Sebanyak 340 laporan tambahan juga sedang dalam tahap kajian dan verifikasi lapangan sebelum diserahkan ke penegak hukum.

Amran menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh memanfaatkan komoditas pangan untuk keuntungan berlebihan. Ia meminta pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) segera menyesuaikan harga sesuai aturan pemerintah. Ia menegaskan bahwa HET diterapkan untuk melindungi konsumen, sementara harga pembelian pemerintah (HPP) dirancang untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani. Subsidi sekitar Rp160 triliun telah dialokasikan untuk menopang sektor pangan, sehingga praktik eksploitasi tidak dapat dibenarkan.

Pelanggaran yang terbukti dapat berujung pada pencabutan izin usaha dan proses pidana dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara serta denda hingga Rp1,5 miliar. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengungkap peredaran lima merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar nutrisi, termasuk Idola Hijau, Idola Merah, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma. Hasil uji laboratorium menunjukkan tidak adanya kandungan vitamin tambahan yang seharusnya terdapat dalam produk fortifikasi, dengan produksi dilakukan oleh PT DTA di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, selama April hingga Agustus 2026, dengan nilai ekonomi mencapai Rp69,995 miliar.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya