5.757 Perusahaan Terdaftar sebagai Wajib Pajak Minimum Global

Kendari, ıNarasikita - Sebanyak 5.757 entitas konstituen di Indonesia telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam kerangka Pajak Minimum Global melalui sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak. Pendaftaran ini menunjukkan keterlibatan perusahaan dalam mekanisme Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE), yang menjadi bagian dari reformasi perpajakan global. Proses pelaporan dilakukan secara mandiri oleh entitas tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi baru yang mulai berlaku secara bertahap.

Dari total entitas yang terdaftar, 37 merupakan induk perusahaan dalam negeri, dengan 1.721 anak usaha yang beroperasi di dalam negeri. Sementara itu, 1.717 induk berlokasi di luar negeri, mengelola 4.688 anak perusahaan yang berada di dalam dan luar wilayah Indonesia. Kriteria keterlibatan ditentukan berdasarkan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta euro selama dua tahun fiskal berturut-turut dalam empat tahun terakhir, sehingga mencakup perusahaan multinasional dengan aktivitas ekonomi lintas batas yang signifikan.

Penerapan pajak minimum global bertujuan untuk mencegah praktik pengalihan laba dan penurunan tarif pajak secara kompetitif yang merugikan keuangan negara. Mekanisme ini juga menangkap nilai ekonomi digital yang tersebar di berbagai yurisdiksi tanpa perlu adanya kehadiran fisik. Menurut pejabat DJP, kebijakan ini mengurangi risiko “race to the bottom” dalam penetapan tarif pajak penghasilan badan dan memastikan kontribusi pajak yang adil dari perusahaan besar di era digital.

Tiga mekanisme pengenaan pajak tambahan telah disiapkan untuk mengimplementasikan aturan ini. Pertama, Qualified Domestic Minimum Top-up Tax yang mulai berlaku 1 Januari 2025, berlaku bagi perusahaan dalam negeri dengan tarif efektif di bawah 15%. Kedua, Income Inclusion Rule yang juga berlaku sejak 2025, memungkinkan pajak tambahan dikenakan pada induk perusahaan di Indonesia jika anak usahanya di negara lain dikenai pajak rendah. Ketiga, Undertaxed Payment Rule sebagai mekanisme pelengkap, berlaku mulai 1 Januari 2026, untuk menutup celah jika mekanisme sebelumnya belum mencakup seluruh bagian pajak yang seharusnya dikenakan.