Aktivitas Tambang Ilegal di Konawe Selatan Diduga Melampaui IUP

Kendari, ıNarasikita - Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Nusantara Indonesia (AMAN) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan operasi pertambangan galian C ilegal yang diduga dilakukan oleh PT OFMEN dan PT CKS di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan analisis citra satelit dan lapangan, aktivitas penambangan dipantau berlangsung di area yang tidak sesuai dengan batas koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) kedua perusahaan tersebut. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran aturan pertambangan yang berdampak luas.

AMAN Sultra menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan di luar izin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan masalah hukum serius yang memerlukan respons tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tim investigasi menyatakan adanya indikasi penambangan di kawasan hutan lindung, yang secara eksplisit dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diperlukan penanganan hukum yang menyeluruh dan transparan.

Dalam pernyataannya, Idaman, S.H., selaku Jenderal Lapangan AMAN Sultra, meminta Gubernur Sulawesi Tenggara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap IUP PT OFMEN dan PT CKS. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka sanksi tegas harus diberlakukan, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin sesuai prosedur hukum. Pemerintah daerah, menurut AMAN, tidak boleh membiarkan aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar peraturan berlangsung tanpa konsekuensi.

Aliansi juga mengarahkan agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara turut serta dalam penyelidikan. Mereka menekankan pentingnya memeriksa pimpinan perusahaan secara langsung untuk dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, agar tidak muncul persepsi bahwa korporasi memiliki perlindungan khusus di atas hukum.

AMAN Sultra menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perusahaan untuk beroperasi di luar ketentuan hukum. Gubernur, Polda, dan Kejati diminta merespons secara serius agar keadilan dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.