APBN Tanggung Gaji Pokok PPPK, DPR Sebut Langkah Bersejarah

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kesepakatan strategis terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Salah satu poin krusial dari kesepakatan ini adalah penanggungan gaji pokok PPPK oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dianggap sebagai terobosan penting dalam memperkuat kepastian hak dan kesejahteraan tenaga kerja non-PNS.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan oleh komisi dan pimpinan DPR bersama pemerintah. Ia menyampaikan bahwa kepastian penghasilan merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan tenaga PPPK, terutama dalam konteks keterlibatan mereka di sektor kritikal seperti pendidikan, kesehatan, dan teknis pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa meskipun kesepakatan telah tercapai, realisasi kebijakan masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pelaksanaan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para PPPK tidak lagi berada dalam ketidakpastian mengenai status kepegawaian dan kenaikan gaji. Pihaknya juga menyampaikan keyakinan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan publik, terkait isu penting seperti PPPK.

Proses finalisasi kesepakatan dilakukan dalam rapat koordinasi di kompleks parlemen Jakarta, yang melibatkan seluruh fraksi dan instansi terkait. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk respons terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh DPR, terutama dari kalangan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi seluruh tenaga PPPK di seluruh Indonesia.