Bappenas Dorong Integrasi Data untuk Percepat Reforma Agraria

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat reforma agraria sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam pertemuan strategis antara Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, fokus dibahas pada peran tanah sebagai modal dasar bagi kehidupan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Akses yang adil dan kepastian hak atas tanah menjadi fondasi utama untuk mendorong produktivitas, kemandirian, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal.

Pertemuan ini menyoroti tantangan struktural dalam pengelolaan tanah di Indonesia, khususnya di tengah tekanan demografi yang tinggi. Dengan jumlah penduduk empat besar di dunia dan luas wilayah yang relatif terbatas, kebutuhan terhadap tanah terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan kebijakan pemerataan akses tanah dengan program pembangunan nasional, termasuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah rencana redistribusi tanah seluas 23.000 hektare melalui Badan Bank Tanah pada tahun 2027. BRAN akan menjadi koordinator utama dalam pelaksanaan program ini, memastikan distribusi tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain pembebasan hak, pemerintah menekankan pentingnya pendampingan, akses permodalan, dan dukungan sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan agar tanah yang diterima mampu menjadi modal usaha yang efektif.

Untuk mendukung efektivitas program, integrasi satu peta dan satu data agraria nasional menjadi prioritas utama. Kepala Pusat Data dan Informasi Bappenas menyoroti adanya duplikasi laporan konflik tanah yang disampaikan melalui berbagai saluran, sehingga menghambat penyelesaian. Dengan sistem data terpadu, pemerintah dapat mengidentifikasi objek dan subjek reforma agraria, menetapkan wilayah prioritas, serta memantau perkembangan penyelesaian konflik secara real time. Hal ini diharapkan mempercepat respons dan memastikan kebijakan berbasis data lapangan yang akurat.

Dedi Prasetyo, Kepala BRAN, menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar soal perubahan kepemilikan tanah, tetapi juga transformasi akses ekonomi. Keberhasilan program diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dari jumlah hektare yang dikelola. Dukungan dari Bappenas, termasuk penugasan Wakil Menteri PPN untuk memperkuat koordinasi, menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi agraria yang inklusif dan berkelanjutan.