Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

BP Cabut dari SPBU RI, Fokus ke Hulu Migas

Keputusan BP melepas kepemilikan di SPBU Indonesia disebut sebagai strategi bisnis global untuk fokus pada eksplorasi hulu migas, bukan karena kondisi investasi yang tidak kondusif.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 12.01 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 17x dibuka
BP Cabut dari SPBU RI, Fokus ke Hulu Migas📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Perusahaan energi global BP Global Investments Limited resmi melepas seluruh sahamnya di PT Aneka Petindo Raya (APR), perusahaan yang mengelola jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Transaksi dilakukan pada 6 November 2026, dengan penjualan 11.444.565 saham yang mewakili 49,9 persen kepemilikan BP, dengan nilai total mencapai US$14,22 juta atau setara Rp255,96 miliar berdasarkan kurs Rp18.000.

Pembeli saham tersebut adalah dua entitas anak usaha PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), yaitu PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH), yang secara bersama-sama mengakuisisi seluruh kepemilikan BP. Setelah transaksi selesai, kepemilikan Grup AKR di APR naik menjadi 100 persen, dengan AKRIDA menguasai hampir seluruh saham dan ADH memiliki satu saham.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa keputusan BP bukan disebabkan oleh ketidaknyamanan iklim investasi di sektor hilir migas. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi global perusahaan untuk menyederhanakan portofolio bisnis, khususnya dengan fokus lebih besar pada aktivitas hulu migas, seperti eksplorasi yang sedang dilakukan di Papua.

Dalam pernyataannya, pejabat ESDM menekankan bahwa keputusan semacam ini bukan hal baru, mengingat sebelumnya perusahaan seperti Shell juga telah melakukan langkah serupa dengan menarik diri dari bisnis ritel bahan bakar untuk lebih fokus pada pelumas. Ia menegaskan bahwa dinamika pasar global kini mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kembali strategi operasional agar tetap efisien dan kompetitif.

Pihak AKR memastikan bahwa transaksi ini tidak berdampak signifikan terhadap operasional, keuangan, hukum, atau kelangsungan usaha APR. Selain itu, aksi korporasi tersebut tidak dikategorikan sebagai transaksi material atau afiliasi yang melanggar regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya