BRAN Perkuat Struktur Organisasi untuk Tuntaskan Reforma Agraria

Kendari, ıNarasikita - Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) tengah menyelesaikan penyusunan Peraturan Presiden terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) guna memperkuat kapasitas institusi dalam menangani isu agraria secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai respons atas kompleksitas persoalan tanah yang melibatkan berbagai sektor, pihak terkait, dan kewenangan yang tersebar di tingkat pusat dan daerah. Penguatan struktur organisasi menjadi fondasi penting agar setiap langkah kebijakan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan transparan.

Dalam struktur yang disiapkan, BRAN akan memiliki tiga deputi utama. Deputi Perencanaan Strategis bertugas menyusun arah kebijakan dan perencanaan jangka panjang reforma agraria. Deputi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik fokus pada pendekatan preventif serta penanganan konflik lahan yang terjadi di tingkat lokal. Sementara Deputi Penataan Aset dan Penataan Akses bertanggung jawab atas penataan tanah dan memastikan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya tanah.

Untuk memperkuat eksekusi di tingkat daerah, BRAN juga menyiapkan lima Koordinator Wilayah (Korwil) yang akan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di lapangan. Kehadiran Korwil diharapkan mampu mengintegrasikan data, memetakan persoalan agraria secara akurat, serta memastikan penanganan masalah dilakukan secara terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dedi Prasetyo, Kepala BRAN, menegaskan bahwa koordinasi yang jelas dan data yang valid menjadi kunci keberhasilan program.

Penguatan struktur ini tak lepas dari tujuan jangka panjang: reforma agraria bukan sekadar soal perubahan kepemilikan tanah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu target utama adalah distribusi tanah sekitar 23.000 hektare melalui Badan Bank Tanah pada tahun 2027. BRAN akan memastikan distribusi tersebut terkoordinasi dengan program sektor pertanian, perkebunan, perikanan, permodalan, dan pendampingan usaha, sehingga tanah yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga.