Defisit Migas Harus Diperangi Lewat Peningkatan Produksi Hulu

Kendari, ıNarasikita - Kinerja positif di sektor hulu migas menjadi kunci utama untuk mengatasi defisit neraca perdagangan energi yang terus menganga. Menurut analis ekonomi energi, defisit kumulatif antara 2021 hingga 2025 mencapai 97,96 miliar dolar AS, dengan lonjakan signifikan pada periode Januari–Agustus 2026 yang mencapai 21,29 miliar dolar AS—melebihi defisit tahunan 2025 sekaligus naik 75 persen dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan keseimbangan transaksi berjalan, yang diperparah oleh ketergantungan impor minyak sekitar 1,0–1,2 juta barel per hari untuk menutup kekurangan pasokan domestik.

Proyeksi kebutuhan energi nasional hingga 2030 menunjukkan lonjakan permintaan hingga 1,94–2,04 juta barel per hari, yang berpotensi memperbesar defisit jika tidak diimbangi peningkatan produksi. Namun, data menunjukkan sektor hulu migas masih memiliki ruang untuk berkembang. Investasi di sektor ini meningkat 41,6 persen dari 10,89 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 15,42 miliar dolar AS pada 2025. Sementara itu, realisasi lifting minyak pada 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari, atau 100,05 persen dari target APBN.

Hasil eksplorasi periode 2020–2026 juga memberi optimisme, dengan 122 temuan dari 197 sumur yang dievaluasi, mencatat rasio keberhasilan 61 persen—melampaui rata-rata global 45–50 persen. Beberapa temuan bahkan disebut berskala besar, yang menunjukkan potensi tambahan cadangan. Dengan modal tersebut, diperlukan kebijakan strategis untuk mendorong produksi, termasuk fleksibilitas fiskal bagi lapangan minyak tua, insentif seragam untuk proyek frontier dan marjinal, serta percepatan perizinan melalui sistem satu pintu dan batas waktu yang mengikat.

Pendekatan evaluasi proyek juga harus berubah, dari sekadar kelayakan bisnis menjadi penilaian berbasis Nilai Manfaat Ekonomi Bersih (NMEB). Artinya, keputusan insentif harus mempertimbangkan skenario dengan dan tanpa proyek—termasuk risiko tambahan impor, dampak terhadap neraca pembayaran, hilangnya lapangan kerja, dan efek pengganda ekonomi. Dengan demikian, insentif dapat dialokasikan secara tepat pada proyek yang secara nyata mampu mengurangi defisit perdagangan migas dan mendukung kemandirian energi nasional.