Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Modal untuk Kualitas Global

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar forum koordinasi dengan pelaku pasar modal untuk menyusun langkah strategis memperkuat sistem keuangan nasional. Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan dari arahan Presiden dan Menko Perekonomian guna mendukung pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia. Hadir dalam diskusi antara lain BEI, OJK, KPEI, KSEI, APEI, AEI, dan lembaga terkait lainnya, yang membahas tiga pilar utama reformasi yang akan menjadi fondasi kebijakan ke depan.

Agenda pertama menekankan peningkatan valuasi perusahaan tercatat melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi modal. Pemerintah menilai pentingnya mendorong emiten meningkatkan kinerja dan nilai pasar, sejalan dengan praktik di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan. Dalam diskusi, disampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan ekonomi riil, termasuk insentif pajak, kebijakan energi hijau, dan penurunan bea masuk, yang akan dievaluasi lebih lanjut melalui rapat koordinasi lintas kementerian. Tujuannya adalah menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan fundamental perusahaan.

Poin kedua berfokus pada percepatan penegakan aturan pasar modal. Pemerintah menekankan perlunya efisiensi proses penindakan terhadap pelanggaran, dengan mengacu pada standar internasional di mana penyelesaian kasus dapat dilakukan dalam waktu satu hingga tiga minggu. Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa pengawasan telah berjalan secara aktif, namun masih perlu peningkatan komunikasi terhadap publik mengenai tindakan yang diambil. Ia menekankan bahwa mitos soal pengawasan lemah perlu diperbaiki melalui transparansi informasi yang lebih intensif.

Ketiga, pemerintah menyoroti pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi investor ritel. Saat ini sekitar 15% penduduk usia produktif telah terlibat dalam pasar modal, namun angka ini masih perlu ditingkatkan. Pasar modal dipandang bukan sekadar sarana pendanaan bagi emiten, tetapi juga sebagai instrumen tabungan bagi rakyat. Oleh karena itu, perlindungan aset masyarakat yang berinvestasi menjadi prioritas, dengan harapan nilai investasi tetap terjaga meski mengalami fluktuasi pasar.

BEI dan OJK menegaskan komitmen berkelanjutan dalam menjalankan reformasi. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan bahwa perbaikan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi standar indeks global, tetapi untuk membangun kualitas pasar secara menyeluruh. Diperlukan peningkatan permintaan melalui partisipasi investor ritel, asing, dan institusi, serta peningkatan penawaran melalui instrumen baru dan free float yang lebih besar. OJK menegaskan bahwa reformasi ini bersifat strategis, berkelanjutan, dan bertujuan untuk menjadikan pasar modal Indonesia lebih kuat, transparan, dan diakui secara global.