Delapan Rangkaian KRL Prioritas Dipenuhi Setelah Impor Dibatalkan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini menekankan urgensi pengadaan delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang belum terpenuhi, menyusul pembatalan rencana impor kereta bekas dari Jepang. Menteri Perhubungan menegaskan bahwa kebutuhan tersebut merupakan prioritas utama untuk menopang pertumbuhan jumlah penumpang di wilayah Jabodetabek yang mencapai hampir 1,1 juta orang per hari pada semester pertama 2026. Keberadaan armada tambahan dinilai krusial untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan kualitas layanan.

Dalam keterangan resmi, Menhub menekankan bahwa keputusan pengadaan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat, standar keselamatan tinggi, serta dukungan terhadap industri dalam negeri. Ia menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan pembahasan langsung dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), namun akan memastikan bahwa skema pengadaan nanti mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemandirian industri transportasi nasional.

Pengadaan baru ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, serta mempertimbangkan kemitraan dengan produsen luar negeri. Total rencana pengadaan mencakup 23 rangkaian kereta dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun, dengan delapan unit menjadi fokus utama untuk segera dipenuhi. Pemerintah menekankan pentingnya memilih opsi tercepat tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan layanan.

Kondisi armada yang saat ini telah berusia rata-rata lebih dari 41 tahun dan 13 rangkaian yang harus dipensiunkan pada 2026 menjadi alasan utama perluasan kapasitas. Menhub menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan kereta yang lebih baik, nyaman, dan handal bagi masyarakat. Pengadaan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.