DPR RI Sampaikan 12 Isu Strategis ke Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - DPR RI menggelar rapat paripurna ke-11 pada masa persidangan II tahun 2026–2027 di kompleks parlemen Jakarta. Rapat yang berlangsung pada Selasa (10/11) menjadi wadah utama bagi anggota dewan untuk menyampaikan isu-isu krusial yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan sebagai bagian dari tugas konstitusional lembaga perwakilan rakyat.

Dalam pidatonya, Puan menyebutkan secara tegas bahwa terdapat 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan parlemen dalam periode ini. Isu-isu tersebut mencakup berbagai bidang krusial seperti stabilitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, hingga reformasi birokrasi. Ke-12 poin ini disusun sebagai panduan kerja untuk memastikan kinerja pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dan kebutuhan rakyat.

Beberapa di antaranya menyentuh persoalan ketahanan pangan, transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Puan menekankan bahwa isu-isu ini bukan sekadar catatan, melainkan harapan terhadap komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi parlemen secara konsisten dan transparan.

Dengan penyampaian ini, DPR RI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola negara yang lebih baik. Tujuannya adalah mendorong kebijakan yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.