Empat Perusahaan Tambang Dilaporkan Ilegal ke Polda Sultra

Kendari, ıNarasikita - Kegiatan pertambangan pasir dan batuan di wilayah Kecamatan Unaaha dan Uepai, Kabupaten Konawe, kini menjadi sorotan hukum setelah empat perusahaan dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut disampaikan oleh Lembaga Mahasiswa Banteng Muda Sulawesi Tenggara (MBM Sultra) pada Senin, 26 Oktober 2026, dengan nomor registrasi TBL/857/X/2026/Ditreskrimsus.

Empat perusahaan yang terlibat dalam pelaporan adalah PT Hadi Jaya Pratama, PT Ruambulo Sio Group, PT ER Jaya Empat Lima, dan PT Bosku Sembilansembilan Perkasa. Masing-masing memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diklaim berada di desa dan kelurahan tertentu, namun belum terdokumentasi secara resmi adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penelusuran melalui Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menemukan catatan penerbitan IUP atas nama keempat perusahaan tersebut.

MBM Sultra menyoroti adanya aktivitas penggalian, pengangkutan, dan penjualan material tanah urug, pasir kuarsa, pasir pasang, serta sirtu yang diduga dilakukan tanpa izin resmi. Meski WIUP telah diberikan, lembaga tersebut menegaskan bahwa status tersebut tidak otomatis memberikan hak menambang. Kegiatan di lapangan harus didukung oleh IUP yang sah dari instansi berwenang. Laporan ini juga dilengkapi bukti visual dari akun Instagram @konaweinfo, yang menjadi awal temuan, meski belum diverifikasi secara teknis.

Dalam permintaannya, MBM Sultra menekankan perlunya investigasi menyeluruh oleh Polda Sultra, termasuk pemeriksaan lapangan, pencocokan koordinat WIUP dengan lokasi aktual, serta klarifikasi langsung terhadap direksi perusahaan. Lembaga juga mendorong koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Sultra untuk memastikan keabsahan legalitas operasional. Jika terbukti melanggar, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dengan ancaman pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari Ditreskrimsus Polda Sultra maupun perusahaan terlapor. MBM Sultra meminta proses penanganan laporan dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan informasi perkembangan secara terbuka kepada masyarakat.