Fadli Zon Bantah Keterkaitan Endorse RANS dengan Kementerian Kebudayaan

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Kebudayaan menanggapi isu penggunaan anggaran hampir 14,7 miliar rupiah untuk promosi melalui PT Rans Animasi Indonesia, yang dilakukan dalam kerangka kegiatan publikasi kebudayaan. Fadli Zon, selaku Menteri Kebudayaan, menyatakan bahwa transaksi tersebut berlangsung pada periode 2024–2026, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai pejabat negara, bahkan sebelum terbentuknya Kementerian Kebudayaan secara resmi. Ia menekankan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari praktik promosi yang lazim dilakukan oleh instansi pemerintah dalam memperluas jangkauan edukasi budaya.

Menurut Fadli, penggunaan figur publik dalam kampanye museum dan cagar budaya bukan hal baru, melainkan strategi yang juga diterapkan di negara-negara maju. Ia mencontohkan fenomena di mana kunjungan ke museum melonjak saat selebriti ternama seperti anggota BTS mengunjungi lokasi tersebut. Dengan jumlah pengikut yang besar, figur publik dinilai mampu menarik minat publik, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ia menilai bahwa pendekatan ini efektif untuk memperkuat tujuan edukatif institusi budaya.

Fadli juga menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan jasa tersebut. Ia menilai bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai peraturan, termasuk melalui sistem pengadaan elektronik yang transparan seperti Inaproc.id dan e-catalogue.com. Ia menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemantauan jika ada temuan, namun hingga kini tidak ada catatan pelanggaran yang muncul. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi.

PT Rans Animasi Indonesia membenarkan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002, yang terdiri dari Rp3,9 miliar dari Kemendikbud Ristek dan Rp10,8 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perusahaan menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan untuk promosi media sosial, tetapi juga mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran langsung di lokasi, hingga kegiatan edukatif lapangan. Proyek dengan KKP, misalnya, difokuskan pada pengembangan budidaya ikan nila, penguatan kampung nelayan, dan pembangunan infrastruktur perikanan di wilayah Rote Ndao dan Natuna.

Pihak RANS menegaskan bahwa semua kegiatan dilakukan secara akuntabel dan sesuai regulasi. Mereka menilai bahwa nilai kontrak mencerminkan kompleksitas pekerjaan yang melibatkan banyak aspek, termasuk kemitraan lintas sektor dan perjalanan ke lokasi terpencil. Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada dampak negatif terhadap kunjungan museum, dan menekankan pentingnya literasi informasi agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang tidak akurat.