FAP Agri Negasi Diperiksa Singapura Soal Karhutla

Kendari, ıNarasikita - PT FAP Agri Tbk secara tegas membantah kabar yang menyebutkan perusahaan atau entitas anaknya dipanggil oleh otoritas Singapura terkait penyelidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Oktober 2026. Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan Selasa (3/11), perusahaan menegaskan bahwa hingga tanggal surat, tidak ada pemberitahuan resmi maupun permintaan data dari pemerintah Singapura terkait kejadian tersebut. FAP Agri menegaskan pula bahwa entitas yang disebut dalam pemberitaan merupakan kelompok terafiliasi yang terdaftar di Bursa Saham Singapura, bukan bagian dari struktur kepemilikan atau pengelolaan perseroan.

Perusahaan menjelaskan bahwa informasi terkait permintaan penjelasan dari pihak Singapura berasal dari situs Singapore Exchange (SGX) pada 30 Oktober 2026, namun tidak melibatkan FAP Agri secara langsung. Manajemen menekankan bahwa hingga saat ini, tidak ada teguran, sanksi, atau hasil pemeriksaan dari lembaga pemerintah Indonesia terkait karhutla tahun 2026. Dampak operasional maupun keuangan dari peristiwa tersebut dinilai tidak signifikan, karena tidak memengaruhi pendapatan, laba, nilai aset, arus kas, maupun aktivitas produksi secara keseluruhan.

Dalam konteks bisnis, FAP Agri mengakui adanya potensi peninjauan lebih mendalam dari pembeli terhadap pasokan produknya akibat isu yang beredar. Namun, perusahaan menegaskan belum ada pembeli yang menunda atau membatalkan pesanan. Perusahaan juga menegaskan bahwa hubungan dengan entitas yang diminta keterangan oleh Singapura hanya bersifat sebagai pihak berkepentingan (interested persons), bukan entitas yang di bawah kendali atau pengelolaan bersama.

Sebagai langkah antisipatif, FAP Agri telah membentuk tim lintas fungsi untuk menangani kemungkinan permintaan audit lintas negara. Tim ini tengah mempersiapkan data terverifikasi mengenai konsesi, kebijakan pengelolaan lahan, serta dokumen penanganan karhutla. Selain itu, perusahaan memperkuat sistem pemantauan dengan memanfaatkan data satelit dari NASA FIRMS dan SIPONGI, peringatan BMKG, serta patroli lapangan rutin. Area pemantauan mencakup radius lima kilometer di sekitar batas konsesi, guna mendeteksi dini potensi kebakaran dari luar wilayah operasional.

Perusahaan juga menegaskan konsistensi dalam menerapkan kebijakan Zero Burning dan prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation). Upaya mitigasi lainnya meliputi pelatihan khusus penanggulangan kebakaran, penambahan jumlah patroli saat musim risiko tinggi, serta penyediaan peralatan pemadam yang memadai. FAP Agri menyatakan belum melakukan evaluasi terhadap rancangan amendemen Transboundary Haze Pollution Act (THPA) Singapura, karena ketentuan final belum diterbitkan. Dampak hukum yang mungkin muncul akan bergantung pada aturan akhir yang disahkan.